MAU DAPAT BANTUAN TUNAI? JANGAN MUDIK !!!

Pemerintah sedang menyiapkan bantuan sosial tunai bagi warga yang tidak bisa pulang karena larangan tersebut. Nantinya, para pemudik bisa mengirimkan bansos kepada kerabatnya di kampung halaman.

“Jadi daripada pulang, mungkin mereka bisa mengirim atau mentransfer sebagian dana bansosnya ke keluarga atau kerabatnya di desa. Jadi itu yang kami lakukan,” kata Sekretaris Eksekutif I KPC-PEN Raden Pardede, di Indonesia. Konferensi Data dan Ekonomi 2021.

Raden Pardede mengatakan, pemerintah tidak ingin pemulihan penanganan pandemi yang selama ini berjalan hingga kini menjadi sia-sia. Jika mudik diperbolehkan, ada kemungkinan kasus Covid-19 bisa melonjak lagi.

Baca juga : Bantuan umkm 1,2 juta cek sekarang.

Karenanya, KCP-PEN telah berdiskusi dengan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menetapkan larangan mudik pada 2021 sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19.

 

“Apa yang sudah kita capai tentunya tidak mau kita buang begitu saja. Makanya kita terus perpanjang PPKM mikro yang terlihat cukup bagus dalam sebulan terakhir. PPKM mikro terlihat cukup bagus untuk menurunkan tingkat transmisi yang kita miliki. lihat hari ini, “katanya.

Baca Juga : Bisnis usaha tanpa modal yang mudah dan prospek.

Sedangkan untuk bansos, Raden Pardede menjelaskan, Pemerintah telah memberikan bansos secara masif. Misalnya di bidang kesehatan, untuk karantina, dan biaya penanganan orang yang sakit karena Covid-19, maka biaya rumah sakit ditanggung oleh Pemerintah.

 

“Ini bukti pemerintah memperhatikan masyarakat rentan, tidak hanya kalangan atas,” pungkasnya. Sebelumnya, pemerintah kembali melarang mudik Lebaran 2021. Larangan ini juga dilakukan tahun lalu dengan alasan mencegah peningkatan angka positif Covid-19.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, keputusan pelarangan mudik Lebaran 2021 itu hasil rapat tiga menteri.

“Ditetapkan pada 2021 mudik akan ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, swasta dan pekerja mandiri serta seluruh masyarakat,” kata Muhadjir dalam jumpa pers online, Jumat (26/3). / 2021).

Baca Juga : Seribu Ide peluang usaha Untuk anda yang mau memulainya.

Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. “Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas di luar daerah kecuali jika benar-benar mendesak dan perlu,” tambah Muhadjir.

 

Ia melanjutkan, pelarangan mudik lebaran 2021 untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan.

“Agar vaksinasi bisa menghasilkan kesehatan yang maksimal. Peraturan pendukungnya akan diatur oleh kementerian terkait,” ucapnya.